Almudassir Media Centre

Pembebasan Tanah Jalur Dua By Pass, Gubernur: Masyarakat Bisa Minta Harga Di Pengadilan





RANAHBERITA- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan masyarakat bisa meminta harga yang dirasa pantas untuk pembebasan tanah dalam pembangunan jalur dua bay pass di Pengadilan. Ini adalah solusi bagi mereka yang masih terkendala pembebasan lahannya,
“Kalau memang diputuskan pemerintah kalah, maka akan kita bayarkan ganti rugi itu,” kata Irwan Rabu, (1/10/2014)
Irwan menjelaskan pembangunan jalur dua By Pass Padang akan terus dilaksanakan meskipun masih ada sekitar 61 persil tanah yang belum berhasil dibebaskan oleh pemerintah setempat.
Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan uang ganti rugi untuk tanah yang bermasalah tersebut. Namun sesuai aturan, prosesnya ganti rugi tidak bisa secara langsung tetapi harus lewat pengadilan.
Dia mengatakan akan mengikuti semua opsi yang ada. Jika bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, sangat diapresiasi. Tapi kalau harus menyelesaikannya di Pengadilan juga akan dilalui.
Dia mengatakan kendala pembangunan By Pass tersebut berkaitan dengan masyarakat, karena itu Pemprov Sumbar tidak bisa menargetkan kapan dan bagaimana menyelesaikan persoalan itu.
“Pembangunan kita mulai di lokasi yang telah berhasil dibebaskan, karena kalau menunggu semua lahan dibebaskan, maka pembangunan By Pass ini tidak akan kunjung dimulai,” kata dia di Padang, Rabu.
Dia mengatakan, jika sudah melewati proses melalui Pengadilan, maka Pemprov akan memiliki payung hukum untuk memberikan ganti rugi. “Dengan demikian, Pemprov bisa lega karena tidak akan tersangkut persoalan hukum, dan masyarakat juga bisa senang bisa mendapatkan ganti rugi.
Sebelumnya, Wakil Wali kota Padang, Emzalmi mengatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan masyarakat pemilik 61 persil tanah yang belum bersedia menyerahkan tanah mereka untuk pembangunan by pass dua jalur Padang.
Dia mengatakan, sekitar lima persil tanah berpotensi dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah. Sisa yang masih belum dapat diselesaikan bisa dilakukan dengan proses ganti rugi, tetapi harus melalui keputusan Pengadilan.
Rencana pembangunan By Pass Padang dua jalur sepanjang 27 kilometer dari Teluk Bayur hingga Simpang Duku Kabupaten Padang Pariaman telah mengalami beberapa kali penundaan pelaksanaan.
Awalnya pembangunan direncanakan dimulai pada tahun 2002, namun kemudian bergeser hingga tahun 2012. Karena masih ada kendala, kemudian bergeser lagi ke tahun 2014.
Peletakan batu pertama proyek tersebut baru dilaksanakan pada Jumat (28/8) oleh Menteri PU Joko Kirmanto di Aia Pacah. Jalur dua By Pass Padang tersebut diperkirakan menelan anggaran mencapai

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget